Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM KPH se-Tanah Papua bersama Narasumber (foto : Reynold)
Jayapura - Bimbingan Teknik Peningkatan Kapasitas SDM KPH se-Tanah Papua untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi personel KPH dalam menyusun dokumen RPHJP yang mampu dilaksanakan di tingkat tapak di wilayah kelola KPH dan juga bisa mengidentifikasi potensi jasa lingkungan/HHBK yang menjadi komoditi prioritas yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi unit bisnis dengan pola kemitraan bersama masyarakat, yang diselenggarakan oleh Yayasan Econusa bekerjasama dengan KPHL Biak Numfor di Hotel Asana Biak, Senin (02/11/2020).
Ardiyanto Ariosono,M.Sc Provecial Koordinator Econusa Provinsi Papua, menyampaikan kegiatan Bimbingan teknik Peningkatan Kapasitas SDM KPH se-Tanah Papua dilaksanakan selama 3 hari dimulai dari tanggal 2 s.d 4 November 2020 dimana 2 hari di kelas dan 1 hari kunjungan lapangan, kegiatan ini diikuti oleh dari 17 KPH se-Tanah Papua, 14 KPH dari Provinsi Papua dan 3 KPH dari Provinsi Papua Barat.
"Yayasan Econusa adalah organisasi nirlaba yang bertujuan mengangkat pengelolaan sumberdaya alam dengan memberi penguatan terhadap inisiatif-inisiatif lokal agar hutan tropik di Indonesia timur täta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sampái masa mendatang. Econusa sendiri menjembatani komunikasi antar pemangku kepentingan di wilayah Indonesia timur tanah papua dan maluku dan menjembatani komunikasi dari provinsi sampai nasional untuk mewujudkan pengelolan hutan tropis yang tersisa karena papua sebagai benteng terakhir hutan tropis Indonesia. Econusa juga mempromosikan nilai-nilai pengelolaan lestari dan konsenterasi sumberdaya alam kepada para pembuat kebijakan baik ditingkat daerah maupun nasional" ujar Ardiyanto.
Ardiyanto menjelaskan bahwa kegiatan bimtek ini diharapkan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan setiap KPH yang ada dalam pengelolaan kawasan hutan dengan memperhatikan isu-isu hambatan dan tantangan yang dihadapi langsung dilapangan di wilayah KPH khususnya di Tanah Papua.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi personel KPH dalam menyusun dokumen RPHJP yang mampu dilaksanakan di tingkat tapak di wilayah kelola KPH yang bersangkutan juga bisa mengidentifikasi potensi jasa lingkungan/HHBK yang menjadi komoditi prioritas di wilayah KPH yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi unit bisnis dengan pola kemitraan bersama masyarakat, sehingga bimtek ini diharapkan adanya revisi atau penyusunan RPHJP secara kongkrit pada kebutuhan prioritas yang dijalankan" kata Ardiyanto. [NM]
No comments:
Post a Comment